ACADEMICS.web.id – Catatan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menunjukkan adanya lonjakan kasus Covid-19 dalam minggu-minggu terakhir. Sekalipun tinggi, pihak Kemenkes mengatakan situasi sekarang ini masih bisa dikendalikan dengan baik.
Secara statistik, jumlah kasus positif masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masa pandemi dulu. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu memperkirakan bahwa puncak kasus Covid-19 pada fase ini akan muncul setelah liburan Natal dan Tahun Baru.
“Kalau melihat dari pengalaman sebelumnya, kita mulai awal tren naik itu awal bulan Desember. Akhir November dihitung dari situ paling lama enam sampai delapan minggu puncaknya. Jadi kalau saya hitung kalau dari Desember ya mungkin puncaknya di awal Januari 2024 nanti,” ucap Maxi, Minggu (17/12/2023).
Untuk proyeksi jumlah kasus yang kemungkinan muncul, Maxi mengatakan bahwa hal tersebut akan bergantung dengan jumlah testing. Ia menambahkan bahwa jumlah testing Covid-19 saat ini dilakukan dengan lebih luas dan masif.
“Testing kita alhamdulillah saat ini kan juga mulai naik. Tadinya kan ratusan atau seribu, sekarang kita sudah dua ribuan hampir tiga ribu. Kalau makin banyak orang testing, maka kasusnya naik,” ungkap Maxi.
Maxi kemudian memberikan imbauan kepada masyarakat yang memiliki gejala Covid-19 untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Tidak cukup hanya sampai disitu, ia juga meminta masyarakat untuk melengkapi vaksin Covid-19 untuk mencegah keparahan dan fatalitas dari penyakit tersebut.
“Sampai saat ini untuk melakukan testing Covid-19 itu masih gratis ya. Saat ini kita masih ada logistik untuk rapid antigen, tapi kita memang dari pusat juga penyalurannya ke KKP terutama yang untuk datang ke luar negeri. Mereka sudah dapatkan itu dan memang kita wajibkan mereka untuk melakukan surveilans pada orang yang sakit,” pungkasnya.
Ramalan tentang kemunculan puncak Covid-19 ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Apa lagi jika dipredisksikan akan terjadi setelah tahun baru nanti. Mengingat pesta demokrasi (pemilu) yang akan dilaksanakan pada bulan Februari nanti.
Jika saja penerapan protokol kesehatan kembali diterapkan oleh pemerintah pasca tahun baru, maka tentunya akan mengganggu pelaksanaan pemilu. Kemungkinan bisa saja terjadi, seperti penundaan dan sebagainya. Jika bukan penundaan, tentu saja pembatasan gerak masyarakat yang tidak boleh melakukan kerumunan. Dikhawatirkan penerapan protokol kesehatan, jika saja ada, akan menjadikan hasil pemilu yang tidak transparan karena hasil penghitungan suara akan dilakukan tertutup dan dengan dalih protokol kesehatan, masyarakat dilarang untuk berkumpul sekalipun dalam rangka melakukan ‘pengawalan’ suara. Paslon tertentu pasti sangat diuntungkan oleh kondisi seperti ini.
Tidak hanya masalah pemilu, sektor ekonomi, pendidikan dan sosial akan kembali menjadi terguncang sebagaimana yang terjadi dalam 2 tahun kebelakang. Kasian masyarakat yang baru buka warung, harus tutup kembali meski belum balik modal. Semoga Tuhan melindungi dan tidak menjadikan nyata perkiraan ini.@
